Minsel, Infosatu.co.id - Pelaksanaan Pemilu 2019 ini tak hanya menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pihak penyelenggara.Terlepas dari itu suksesnya Pemilu tak lepas dari peran pemerintah yang ikut mendukung pesta demokrasi tersebut.
Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bila oknum aparat pemerintah menjadi pelaku rusaknya demokrasi ini dengan melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilu.
Terkait pleno KPU Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sulut) oleh KPU.Banyak tanggapan miring terhadap jalannya proses tersebut.
"Harus diakui pada momen saat ini tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi,karena ada dugaan oknum aparat pemerintah yang ingin memastikan siapa yang akan terpilih nantinya," Ungkap Noldi Pratasis Pengurus DPD 1 Partai Golkar (PG) Sulut.
Menurutnya, bukan tak mungkin lagi intervensi proses rekapitulasi dan penghitungan manual suara sesuai tingkatan agar sesuai hasil survei yang diklaim dengan cara menyuap penyelenggara pemilu.
"KPU perlu memperketat kontrol proses rekapitulasi agar betul-betul mencerminkan suara murni rakyat, bukan yang dimanipulasi. Juga dipastikan penyelenggara di tingkat bawah jangan sampai masuk angin terlibat manipulasi suara rakyat," tegasnya.
Lanjut Noldi yang juga Ketua LSM PAMI-Perjuangan,tim PG Sulut terus mengawal ketat pleno KPU Propinsi.Ini pun dilakukan agar tak ada celah bagi para aktor untuk mempermainkan suara rakyat.
"Meski kini ada dugaan, kami akan mengecek dahulu dalam bentuk apa intervensi yang dilakukan.KPU itu lembaga independen,KPU bekerja berdasarkan undang-undang,dan KPU bukan rana eksekutif,Presiden pun tak bisa intervensi apalagi pejabat dibawahnya," kata Noldi.
Redaksi
