![]() |
| Anggota DPR Papua saat meninjau korban keracunan MBG di RSUD Yowari. (Foto istimewa) |
JAYAPURA, Info Satu - Terkait dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Jayapura, Papua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi secara menyeluruh.
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena berdampak pada korban dari berbagai kalangan usia.
“Ini memprihatinkan karena korbannya ada balita, ibu menyusui, serta ibu hamil karena diberikan di posyandu. Selain itu, ada juga anak-anak dari semua jenjang pendidikan,” kata Herlin usai meninjau langsung para korban di RSUD Yowari, Rabu (5/8/2026).
Menurut Herlin, program MBG sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk mengatasi stunting. Namun, pelaksanaannya dinilai belum transparan dalam memenuhi standar keamanan pangan, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian.
“Program ini harus dievaluasi karena banyak yang menjadi korban. Harus transparan agar program ini berjalan optimal. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal. Apabila hasil investigasi membuktikan adanya unsur kelalaian atau standar pangan yang diabaikan, DPR Papua meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak penyelenggara yang bertanggung jawab.
“Kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan menjamin keselamatan penerimanya,” pungkas Herlin.
Editor: Redaksi
Sumber: seputar papua
2543 dilihat


