Manado - Infosatu.co.id - Jelang Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Sulut, kejadian tak terbanyangkan menimpah Adyta Moha (ADM), ketika terjaring OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sabtu (07/10).
Kondisi ini seakan menguntungkan kubu Stefanus Vreeke Runtuh (SVR) dari dua kandidat kuat di Musdalub antara SVR dan Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu (CEP).
Pasalnya, dari beberapa Ketua DPD II di Sulut yang membawa Mosi tidak percaya bersama Tetty Paruntu sapaan akrab CEP, untuk menurunkan kepemimpinan SVR, terdapat Marlyna Moha Siahaan (MMS).
Tak hanya MMS, peran ADM juga harus diperhitungkan. Peran politisi muda DPR RI itu terlihat saat DPP Golkar mengeluarakan surat rekomendasi untuk DPD Sulut guna mengembalikan Denny Sondakh Ketua DPD Manado, Marlina Moha ketua DPD Bolmong, Denny Wowiling ketua DPD Minut dan Piet Kuera ketua DPD Sitaro.
Namun keadaannya kini, seakan dewi fortuna lebih berpihak pada SVR. Karena kekuatan yang dimiliki Tetty Paruntu tengah diterpa badai besar dengan ADM terjaring OTT yang dilakukan KPK.
Golkar Sulut saat ini kian dikuasai SVR. Keadaan itu sangat nampak ketika Sekertaris DPD Golkar Edyson Masenggi mengatakn surat yang dikeluarkan DPP hanya sebatas rekomendasi yang akan dibahas pada rapatkan di plenokan DPD Sulut.
"Kita sedang menunggu Plt Ketua Golkar Sulut pak Hamka Kadi datang baru di rapat pleno kita akan membahas soal surat rekomendasi yang diturunkan DPP," terangnya, belum lama ini.
Hal itu, mengisyaratkan surat tersebut belum mutlak mengembalikan 4 pimpinan Golkar di tanah nyiur melambai. Terlebih saat ini, karir politik ADM tengah terancam.
"Tindakan ADM kalau mau dilihat dengan kacamata yang jernih, maka bukan upaya penyelamatan, tetapi justru menempatkan orang tuanya sendiri pada situasi dan posisi semakin terpojok. Baik itu dalam konteks penegakan hukum maupun dalam konteks moral. Hal inilah yang justru mematikan karir politik mereka," kata Pengamat Politik Michael Mamentul, senin (09/10/2017).
Dosen Universitas Sam Ratulangi ini juga menambahkan kejadian ADM itu seharusnya tidak bisa terjadi jika lembaga peradilan kita tidak sakit.
"Kasus ADM ini tidak akan terjadi seandainya Lembaga Peradilan kita sehat dan kuat. Jadi kasus ini menjadi bukti lagi masih bobroknya lembaga Peradilan di Indonesia. Sekarang pesoalannya siapa lagi yang masih bisa dipercaya di negara ini," tegasnya.
