SBY Murka pada Moeldoko, KSP Ketum Demokrat ilegal?

JAKARTA, Infosatu.co.id - Beginilah saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar jumpa pers di kediamannya Cikeas, Bogor, Jumat (05/03/2021), malam.

Wajahnya serius, sesekali menghela napas, mimiknya tampak murka. SBY tampak beberapa kali mengigit bibirnya, memperbaiki kacamata yang dikenakan.

Dia menyikapi peristiwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang dibuat para mantan kader Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB itu, KSP Moeldoko didaulat sebagai ketua umum.

Berkemeja biru tua, lengkap dengan pin logo Partai Demokrat di dada kiri, SBY menyatakan partainya sedang berduka.

“Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat berkabung. Sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung. Berkabung karena akal sehat telah mati,” kata SBY. Tepat di belakang SBY, terdapat foto mendiang Ibu Ani Yudhoyono di sisi kanan, sementara di sisi kiri mendiang Siti Habibah, sang ibunda tercinta.

Membawa beberapa lembar kertas sebagai panduan konferensi pers, SBY mengungkapkan kekesalannya. Tidak lain kepada KSP Moeldoko, sang jenderal purnawirawan yang pernah ditunjuknya menjadi Panglima TNI.

SBY bahkan mengungkit jasanya dalam menunjuk Moeldoko sebagai panglima TNI saat dirinya menjadi presiden RI. SBY juga heran, dengan darah dingin, Moeldoko dengan tega melakukan perebutan kekuasaan di Partai Demokrat dengan cara ilegal.

SBY juga menyingung langkah Moeldoko memalukan prajurit TNI yang seharusnya berjiwa kesatria. Dia pun malu dan menyesal telah memberikan kesempatan Moeldoko menjadi Panglima TNI.

"Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya dan mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu," kata SBY.

SBY pun bercerita, selama 10 tahun memimpin Indonesia, tidak pernah sekalipun mengganggu atau merusak partai lain. Dia pun tak pernah terbesit sedikitpun, bahwa Partai Demokrat akan diberlakukan seperti demikian.

"Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya memimpin Indonesia dulu baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain seperti yang kami alami saat ini," ujar SBY lagi.

Tak sampai di situ, SBY juga menuding Moeldoko mencoba mengakali aturan main menjadi ketua umum di partai politik. Dengan demikian, penobatan Moeldoko sebagai ketua umum seolah-olah sah.

Padahal, mengubah AD/ART sebuah partai tidak semudah itu. Harus melalui kongres atau KLB, baru bisa diubah aturan main.

SBY juga menyebut Moeldoko telah melanggar undang-undang partai politik. Sebab, mencoba mengubah AD/ART partai dengan seenaknya tanpa melalui forum resmi. Terlebih, AD/ART telah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM.

“Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Moeldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah dan diganti dengan AD dan ART versi KLB Deli Serdang. Sehingga penobatan KSP Moeldoko dianggap sah,” tegas mantan Menko Polhukam era Megawati Soekarnoputri itu.

“Jadi kalau KSP Moeldoko melalui telepon menanyakam keabsahan AD dan ART dan merasa cukup puas atau mengira bahwa AD dan ART Deli Serdang itu sah, KSP Moeldoko salah besar.

“Berarti KSP Moeldoko tidak memahami UU Parpol yang berlaku dan juga tidak memahami AD dan ART Partai Demokrat. Lagi lagi makin kuat dan makin nyata bahwa KLB Deli Serdang tidak kuat dan tidak sah adanya,” tutur SBY.

KLB kubu Moeldoko digagas oleh sejumlah kader yang telah dipecat. Di antaranya, Max Sopacua, Jhoni Allen Marbun, Tri Yulianto dan Marzuki Alie juga ikut terlibat di dalamnya.

Pidato Politik Pertama Moeldoko

Dalam KLB itu, Marzuki didaulat sebagai Ketua Dewan Pembina partai. Sementara Sekjen di bawah kepemimpinan Jhoni Allen.

Usai dikukuhkan menjadi ketua umum, Moeldoko pun memberikan pidato politik pertamanya sebagai Ketum versi KLB Deli Serdang. Dia mengklaim tidak memiliki kekuatan untuk memaksa para kader Partai Demokrat untuk memilih dirinya jadi ketua umum.

"Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, tapi semua lahir dari sebuah keyakinan," kata Moeldoko.

Dia pun bersyukur telah dipilih. Dia pun berharap Partai Demokrat bisa menggemparkan Indonesia. Yaitu dengan memiliki Marzuki Alie yang berlatar belakang politik, serta para DPP, DPC dan organisasi sayap.

"Pak Marzuki Alie punya pengalaman di partai politik yang luar biasa, saya punya pengalaman di Militer dan pemerintahan, para pendiri parpol Demokrat, para senior memiliki filosofi dan kebijakan yang sangat tinggi, para DPP, DPC, dan organisasi sayap memiliki semangat yang menggelegar, luar biasa, jadi kalau semua kekuatan ini disatukan maka akan menggemparkan Indonesia," ungkapnya.

AHY Melawan

Di sisi lain, Ketum Demokrat AHY menegaskan telah menyiapkan tim hukum untuk melaporkan para pelaku KLB Deli Serdang ke penegak hukum. AHY berjanji akan melawan segala bentuk upaya kudeta yang dilakukan dengan cara ilegal.

AHY juga menegaskan, bahwa para peserta KLB Deli Serdang itu bukan pengurus daerah. Hanya 7 persen yang tercatat pernah menjadi pengurus. Sementara daerahnya kini telah ditunjuk Plt, sebelum KLB tersebut digelar.

AHY menegaskan, didaulatnya Moeldoko menjadi ketua umum Demokrat merupakan bentuk pelecehan. Hal itu dilakukan hanya demi ambisi pribadi.

"Tentu melecehkan administrasi, aturan dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Demokrat selama ini, demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata. Demi agenda yang kita tidak tahu sampai sejauh mana itu akan dilakukan," tegas AHY.

AHY pun menyebut KLB yang memilih Moeldoko sebagai dagelan semata. Dia tak habis pikir kenapa bisa KLB ini bisa digelar dengan melanggar aturan yang ada.

"KLB ini bisa dikatakan dagelan. Saya tidak bisa terima dengan akal sehat, tapi sudah terjadi dan kami yakinkan itu semaunya. Akan kami hadapi dan kami lawan. Karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Jangan cederai akal sehat, jangan injak etika moral dalam politik yang berkeberadaban," tambah dia.

Sementara itu, Jhoni Allen Marbun memastikan bahwa pemilihan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).

"AD/ART, unsur pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pendiri partai dan sayap partai. Unsur ini dilakukan sesuai dengan tingkatan dan bisa diwakili. Memenuhi kuorum, sudah kembalikan AD/ART 2005," kata Jhoni dalam jumpa pers usai KLB Partai Demokrat, Jumat (05/03/2021).

Lanjut Jhoni, tidak ada yang menyalahi dan melanggar aturan dalam proses pemilihan Ketum Partai Demokrat di KLB tersebut. Tahapan yang dilakukan juga sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

"Oleh karena itu bahwa semua dilakukan dengan proses-proses. Adanya surat keputusan dari kongres luar biasa yang kita minta seluruh peserta, apa itu? Sebagai Partai Demokrat," ujarnya.

Usai KLB Partai Demokrat ini, Jhoni mengklaim akan memberikan kesempatan bagi para pihak yang ingin bergabung bersama partai berlambang bintang mercy ini.

"Terbuka dan modern, siapa pun masuk dan apabila bersangkutan tidak memiliki kartu tanda anggota dalam proses luar biasa. Kita sepakati beliau (Moeldoko) telah memiliki kartu tanda anggota nomor khusus atau spesial," sebut Jhoni.